DPRD Mimika Desak Eksekutif Segera Serahkan RKA

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Yonas Magal (Dua dari kiri) dan tiga anggota DPRD Mimika lainnya saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Jumat (9/3). / Foto : Humas

TIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Mimika (Pemkab) melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk segera menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera dibahas dan diparipurnakan di DPRD.

Penegasan tersebut ditegaskan DPRD Mimika melalui jumpa pers yang digelar di ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Jumat (9/3) siang yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Mimika , Yonas Magal di dampingi anggota DPRD diantaranya, H.Muhammad Asri, SE, Theo Deikme, Aser Gobay, ST dan  Yohanis Wantik.

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Yonas Magal menegaskan bahwa belum adanya kepastian pelaksanaan Paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 membuat dewan menggelar jumpa pers.

“Setelah melakukan pembahasan KUA PPAS di Jayapura dan sudah finalisasi tinggal menunggu RKA dari OPD-OPD namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Kami dewan prinsipnya menunggu saja dari eksekutif,”tegasnya.

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Yonas Maga (Dua dari kiri) didampingi Theo Deikme (Pertama dari kiri), Aser Gobay (Dua dari kanan) dan H Muhammad Asri, SE (pertama dari kanan) sata menggelar jumpa pers, Jumat (9/3) . Foto : humas

Yonas mempertanyakan keterlambatan penyusunan RKA dari OPD membuat ketidak jelasan kapan dilaksanakan paripurna.

“APBD 2018 harus segera ditetapkan namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari eksekutif untuk kita plenokan lalu bawa ke paripurna,”ungkapnya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa,H,Muhammad Asri,SE mengatakan, paripurna penetapan APBD 2018 segera dilakukan sebab keterlambatan penetapan bisa saja pemerintah pusat memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan ini sangat disayangkan.

“Sampai saat ini paripurna penetapan APBD masih tidak jelas dan dampaknya terjadi pemotongan bagi transfer dari pusat.Dan keterlambatan penetapan APBD juga berdampak sangat luas terutama soal hak-hak ASN dan lainnya,”ungkapnya. (humas)

Berita Umum