DPRD dan OPD Tehnis Gelar RDP : Perusahaan di Kampung Pronggo Diduga Miliki Izin Bodong

DPRD Mimika saat menggelar RDP dengan OPD dilingkup Pemkab Mimika Soal Kerusakan lingkungan di Kampung Pronggo/ foto : humas

TIMIKA

Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika soal operasional perusahaan pasir besi di Pronggo disinyalir menjalankan operasinya menggunakan izin bodong.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi B , Yohanis Felix Helyanan,SE dan didampingi anggota dewan lainnya diantaranya, Eliezer Ohee, Saleh Alhamid, George Deda, Yelinus Mom, Muh Asri SE, Yohanis Wantik,Kris Magai, Hadi Wiyono dan Viktor Kabey dan juga  dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Mimika yang digelar di Ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Kamis (7/6).

Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Devota Leisubun dihadapan anggota DPRD Mimika menegaskan, bahwa perusahaan PT Megantara Universal yang mengelola pertambangan pasir besi disinyalir menggunakan izin bodong yang tidak melalui prosedur pengurusan izin sesuai tahapan dan tingkatannya.

Anggota DPRD Mimika Saat menggelar RDP dengan OPD Tehnis soal Kerusakan Lingkungan di Kampung Pronggo/ foto : humas

“Saya baru tahu kalau perusahaan pasir besi di Pronggo itu memiliki izin sementara tidak melalui mekanisme yang harusnya melalui Dinas Lingkungan Hidup. Sebab peraturan mengenai izin pertambangan itu sesuai edaran Menteri harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan.Kami heran ,koq tidak miliki izin lingkungan tapi sudah ada izin eksplorasi,”tegasnya.

Ia menambahkan, kami dinas pernah datang ke Pronggo pada tahun 2016 guna memastikan operasi perusahaan tersebut dengan memastikan apakah benar memiliki izin untuk pertambangan.

“Akhirnya kami perintahkan perusahaan untuk mengurus semua proses perizinan. Lalu kami kaget tiba-tiba perusahaan membawa Izin Amdal, padahal untuk mendapatkan izin amdal itu harus ada syarat dan tahapan untuk melakukan survey melalui izin dari Komisi Amdal. Saya curiga mereka menggunakan izin palsu atau dipalsukan,”keluh Devota.

RDP dengan anggota DPRD dengan OPD Tehnis bahas soal kerusakan lingkungan di Kampung Pronggo/ foto : humas

Untuk kerusakan lingkungan di Pronggo, menurut Devota itu benar terjadi dan harusnya perusahaan bertanggungjawab untuk memulihkan kerusakan lingkungan.

“Perusahaan di Pronggo itu bukan saja kegiatan Ekplorasi tapi sudah mengeksploitasi kekayaan alam berupa emas. Dimana-mana kerusakan lingkungan akibat ekploitasi tanggungjawab perusahaan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi alam disana. Mereka itu jelas merusak dan mereka harus bertanggungjawab,”tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid menilai kasus perusahaan pertambangan pasir besi di Pronggo adanya keterlibatan orang-orang penting yang dan sangat kuat sehingga semua pihak termasuk pemerintah dan aparat keamanan tidak bertindak.

“Pengawasan pemerintah dan aparat keamanan terkait kasus di Pronggo yang disinyalir mengambil emas dengan mendatangkan alat-alat canggih dan kapal-kapal berbendera asing masuk keluar di daerah sana lalu tidak ada yang tahu itu saya juga heran. Ini pukulan berat buat pemerintah dan aparat keamanan begitu bebas mengambil hasil bumi. Lalu kemana pengawasan dari pemerintah kita. Saya setuju segera kita buat Pansus untuk menindak lanjuti mafia yang tejradi di Pronggo,”tegasnya.

Anggota DPRD Mimika saat RDP dengan OPD tehnis soal Kerusakan lingkungan di Kampung Pronggo/ foto : humas

Ketua Komisi B, Yohanis Felix Helyanan usai menggelar RDP mengatakan, dari hasil RDP ini akan segera disampaikan ke Pimpinan DPRD untuk segera dilakukan investigasi dengan membentuk panja. Dewan sangat serius dengan kasus ini , sehingga akan secepatnya dalam waktu singkat kita akan menindak lanjuti hasil RDP dengan melakukan investigasi dan membentuk panja.

“Kasus ini saya kira kasus besar sehingga harus diangkat di permukaan. Kita kasihan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat di Pronggo,”tegasnya. (humas)

Berita Umum