Dewan Berharap Sekolah Tidak Beratkan Biaya Bagi Siswa Baru

Anggota Komisi C DPRD Mimika,Thadeus Kwalik/ foto : humas

TIMIKA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika khususnya Komisi C yang membidangi pendidikan berharap pihak sekolah, baik swasta maupu negeri untuk tidak terlalu memberatkan siswa-siswi yang baru masuk tahun ajaran baru.

“Kami dewan berharap pihak sekolah tidak memberatkan pembayaran atau biaya masuk sebagai siswa baru dengan biaya yang sangat memberatkan. Terutama sekolah negeri kami minta untuk tidak ada biaya sekolah seperti tahun tahun sebelumnya dimana banyak orang tua murid mengeluh karena tingginya biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru,”tegas anggota Komisi C DPRD Mimika, Thadeus Kwalik diruang kerjanya, Senin (16/7) siang.

Ia menambahkan, kalaupun ada biaya administrasi sebagai syarat yang wajib di patuhi dari pihak sekolah jangan terlalu tinggi dan seharusnya menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari orang tua murid.

“Kalau sekedar biaya administrasi silahkan saja, tapi kalau sampai bunyi juta-juta untuk bayar bangku, bangunan sekolah dan buku itu sudah tidak wajar. Karena khusus bagi sekolah negeri itu, ada subsidi atau bantuan dari pemerintah melalui Bopda atau BOS. Jadi kalau bisa negeri itu seluruhnya gratis. Artinya masuk tanpa bayar,”pinta Thadeus.

Kepada pemerintah daerah khususnya dinas atau Organisasi Perangkat Daerah tehnis dalam hal ini dinas pendidikan untuk memantau dan memastikan seluruh sekolah untuk tidak memberatkan bagi siswa baru terlebih sekolah negeri.

“Dinas pendidikan harus turun cek ke sekolah.Kalau ada sekolah negeri meminta biaya tinggi bagi siswa baru, maka harus ditindak dan ditegur.Sebab program pemerintah pusat,propinsi dan kabupaten adalah pendidikan gratis. Kami dewan juga nanti akan melakukan monitoring dan mengecek langsung ke sekolah,kalau masih ada sekolah negeri masih memungut biaya sekolah tinggi maka kami akan panggil dinas untuk mempertanyakan hal tersebut,”ungkapnya.

Kalau soal sekolah ada yang menerapkan sistem penerimaan siswa baru berdasarkan tempat tinggal atau wilayah untuk diterima silahkan saja, namun jangan juga menutup mata untuk siswa yang memang ingin bersekolah di sekolah pilihan atau sekolah yang menurut mereka terbaik.

“Kalau ada murid yang mau bersekolah di sekolha yang dinilai bagus maka jangan dihalangi harus ada kebijakan, terutama anak-anak asli orang Papua harus menjadi prioritas,”harapnya. (humas)

Berita Umum