Dewan Berharap Manajemen Freeport Tidak Wajibkan Karyawannya Divaksin

Anggota Komisi C DPRD Mimika Sasiel Abugau

TIMIKA – Anggota Komisi C DPRD Mimika Sasiel Abugau meminta kepada manajemen PT Freeport Indonesia, Privatisasi dan Kontraktor untuk tidak mengharuskan seluruh karyawan untuk divaksin apabila terjadi penolakan oleh para karyawan. Penyampaian tersebut setelah adanya penolakan untuk divaksin oleh sejumlah karyawan dan mendapat ancaman jika tidak akan di PHK.

“Jadi kalau tidak mau divaksin itu PHK karyawan itu ada aturan atau tidak, jangan paksa orang untuk vaksin,” kata Sasiel dikantor DPRD Mimika, Senin (12/7).

Sasiel menjelaskan, penolakan tersebut karena ada dasar, bisa saja para karyawan tersebut memiliki penyakit bawaan (Komorbit) atau ada hal lain berhak menolak berdasarkan UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009

“Jadi kemarin itu dorang mau vaksin tapi karyawan disitu mereka tidak mau, akhirnya freeport ancam kalau tidak mau pulang saja,” jelasnya.
Untuk itu Freeport dianjurkan untuk tidak memulangkan karyawan yang menolak untuk divaksin, tapi memberikan sosialisasi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sama halnya dengan masyarakat Mimika yang tidak mau divaksin berhak untuk menolak.

“Saya berharap manajemen PT FI dan kontraktor serta privatisasi lainnya untuk tidak memaksa untuk karyawan Orang Asli Papua yang belum bersedia di vaksin, bisa saja ada pertimbangan dan trauma dan ketakutan yang mereka alami. Perlu memberikan waktu buat mereka hingga bersedia secara sukarela untuk divaksin, sebab pemahaman dan pengetahuan mereka tentang kegunaan vaksin ini masih sangat kurang. Butuh sosialisasi dan informasi yang pas sesuai tentang vaksin Covid-19, harus ada pengecualian bagi mereka,” tegas Sasiel Abugau saat ditemui wartawan di kantor DPRD Mimika, Selasa (12/7).

Sasiel kepada wartawan mengaku ada sejumlah karyawan sudah mengadu dan melaporkan terkait kewajiban vaksin bagi setiap karyawan, dan berdasarkan pengakuan dari sejumlah karyawan yang tidak mau divaksin akan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Saya berharap managemen Freeport dan Kontraktor untuk tidak mengambil kebijakan sepihak hanya karena tidak bersedia di vaksin, lalu akan diberhentikan. Ini harus menjadi perhatian managemen, karena bisa saja kalau ada unsur paksaan bisa terjadi hal hal yang imbasnya kembali kepada managemen,”tegasnya.

Dirinya meminta kepada pemerintah itu harus turun untuk menjadi penengah terkait persoalan ini. (humas)

Anggota DPRD