Dari Hasil Studi Banding : Penerapan Perda Miras di Timika Harus Contoh Aceh

 

H. Muhammad Asri,SE / Foto : Humas

Banda Aceh

Penerapan atau pemberlakukan Peraturan Daerah (Perda) soal larangan Minuman Keras (Miras) di kabupaten Mimika harus mencontoh seperti yang diterapkan di Porpinsi Aceh.

Hal tersebut tegaskan, anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Fraksi Kebangkitan Bangsa,  H. Muhammad Asri,SE yang lebih suka di sapa Haji  Anjang  mengatakan, bahwa dari hasil studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika ke Provinsi Aceh beberapa waktu lalu, mengharapkan situasi kondusif Keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)  terutama peredaran Minuman Keras (Miras) yang berlaku di Aceh dapat diterapkan di Kabupaten Mimika.

“Setelah kami melakukan studi banding ke Aceh, disana kami dapatkan hal positif tentang bagaimana menciptakan situasi kondusif terutama Kamtibmas di Aceh dengan diberlakukannya perda (di Aceh disebut Kanun) soal miras. Di Aceh itu sangat konsen terhadap peredaran miras. Semua minuman beralkohol di atas 0.2 persen tidak boleh beredar,” kata H. Anjang dihotel Ayani Kota Banda Aceh, Minggu (29/4).

Menurutnya, penegakan hukumnya  sangat jelas terutama bagi yang mengkonsumsi dan menjual Miras sangat jelas aturannya. Hukumannya  dilakukan dan diterapkan sistem cambuk setelah melalui pembuktian. Tidak ada istilah minuman bermerek tidak bisa dan Milo (Minuman Lokal.

Pelaksanaan Kanun atau Perda di Aceh sangat konsisten diterapkan oleh pemerintah. Namun di Timika terlihat seperti pemerintah tidak sepenuh hati.

“Yang di razia hanya Milo, apakah minuman yang bermerek itu tidak memabukkan dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Saya meminta kepada pemerintah dan penegak hukum jangan setengah hati untuk memberantas minuman keras di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Haji Anjang menjelaskan di Timika ada Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) dan dalam menerapkan aturan hal itu dapat diterapkan. Menurutnya adanya Otsus yang di berikan Pemerintah Pusat sebenarnya sangat bermanfaat dalam menerapkan aturan aturan yang ada.

“Sumber malapateka di Timika itu berawal dari minuman keras. Paraturan Daerah (Perda) yang mengatur Miras itu sudah ada. Namun, sejauh ini tidak dilaksanakan. Ia berharap, semua komponen harus bekerjasama terutama Kepolisian, Pemerintah, Satpol PP agar dapat menerapkan aturan tersebut, “katanya. (humas)

Berita Umum