Website Resmi DPRD Mimika

Bertemu Komisi A, Disdukcapil Pastikan Tidak Ada Pungli Dipelayanan

Anggota Komisi A DPRD Mimika, Mathius Uwe Yanengga, Eliezer Ohee, Peben Jikwa dan Markus Timang bertemu dengan Disdukcapil/Foto: Humas

Timika

Menerima kunjungan dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika pada, Selasa (25/6), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memastikan tidak ada Pungutan Liar (Pungli) di sentra Pelayanan dan semua pengurusan surat surat gratis.

Rombongan Komisi A dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A, Mathius Uwe Yanengga, Sekretaris Eliezer Ohee dan dua anggota lainnya Markus Timang dan Peben Jikwa melakukan pertemuan diruang rapat Disdukcapil.

Wakli Ketua Komisi A Mathius Uwe Yanengga dalam pertemuan tersebut menyampaikan maksud kedatangannya ke Disdukcapil untuk mengecek dan memantau langsung bagaimana pelayanan dan ingin mengetahui apakah ada kendala atau tidak termasuk memastikan tidak adanya pungutan liar (Pungli) selama melakukan pelayanan.

Kabid Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Mimika, Sinandor Kandipi mengatakan, untuk pelayanan administrasi kependudukan, baik itu E-KTP, Kartu Keluarga (KK), dan lainnya pihaknya menerapkan sistem antri dengan nomor urut.

Kandipi menegaskan terkait masih terdapatnya antrean dalam melakukan pelayanan dan hanya pelayanan bisa dilakukan sementara hanya di kantor Disdukcapil karena terkendala jaringan internet dan anggaran jika harus melakukan pelayanan di kampung-kampung.

“Setiap hari kami melayani lenih dari 200 warga yang urus administrasi kependudukan. Dan pelayanan yang dilakukan bisa mencapai pukul 16.00 WIT. Dan itu semuanya gratis, tanpa dipungut biaya,” katanya.

Menyangkut pungli sampai saat ini belum ada laporan terhadap hal tersebut. Namun kita pastikan hal tersebut tidak ada. Jika terjadi Pungli diluar kantor pihaknya tidak mengetahui tetapi jika pelayanan yang dilakukan di dalam kantor Disdukcapil pihaknya mengungkapkan tidak pernah adanya praktik pungli yang terjadi

“Kalau ada yang melakukan pungli, untuk segera dilaporkan dan akan kami tindak lanjuti. Karena semua pengurusan itu gratis,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika Hilar Limbong Allo menyampaikan hal tersebut dihadapan anggota Komisi A Mimika saat menggelar pertemuan.

“Pelayanan disini tidak pernah sepi setiap hari sejak pagi hingga sore tidak pernah sunyi karena setiap hari ada sekitar 200 warga yang datang untuk mengurus berbagai surat mulai dari Surat Pindah masuk dan keluar, Kartu keluarga, Perekaman KTP, Akte Kelahiran dan lain sebagainya. Saya disini yang biasa menanda tangani surat perpindahan masuk dan pindah keluar, 100 surat yang saya tanda tangani keluar dan masuk 100 kali jadi total setiap hari mencapai 200 kali,”ungkapnya.

Ia mengakui sampai saat ini kabupaten Mimika masih terus mengejar untuk perekaman E-KTP karena baru mencapai 63 persen dan masih ada sekitar 30 persen lebih yang harus kami tuntaskan. Dan ini  harus kita kejar sampai semua warga Mimika memiliki e-KTP.

“Sebenarnya kalau kami memiliki anggaran yang mencukupi kami bisa melakukan perekaman sampai ke distrik distrik namun anggaran yang kami usulkan sangat terbatas. Sebab untuk melakukan perekaman e-KTP ke distrik distrik kami butuh dana, dan kendala lain adalah soal jaringan internet sehingga tidak bisa mengakses data termasuk input data secara online,”jelasnya.

Anggota DPRD Mimika Komisi A saat memantau pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Selasa (25/60/ Foto : Humas

Wakil Ketua Komisi A DPRD Mimika, Matius Uwe Yanengga mengatakan, kunker yang dilakukan ini untuk melihat langsung pelayanan terkait masalah kependudukan, mulai E-KTP, kartu keluarga (KK), dan lain-lain.Dalam Kunker tersebut Komisi A selain memaksimalkan dalam memberikan pelayanan juga meminta agar Disdukcapil tidak melakukan praktik pungli dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

“Disdukcapil ini ujung tombak dalam pelayanan kependudukan. Karenanya, harus memberikan pelayanan yang optimal. Sehingga tidak ada keluhan dari warga,” kata Yanengga di depan para Kepala Bidang (Kabid) Disdukcapil mewakili Plt Kadisdsukcapil yang sedang tidak ada ditempat.

Yanengga menambahkan bahwa Kabupaten Mimika bagai daerah yang berkembang maka masyarakatnya membutuhkan pelayanan yang baik dan maksimal. Identitas kependudukan sangan di perlukan oleh masyarakat Kabupaten Mimika sehingga dalam memberikan pelayanan Disdukcapil harus bisa melayani masyarakat dengan baik dan tidak adanya pungli.

“Tidak boleh ada pungli alaupun sampai sekarang belum ada laporan yang masuk. Karenanya perlu ada pengawasan yang langsung melekat kepada petugas,” ungkapnya.

Anggota Komisi A Markus Timang meminta kepada Disdukcapil agar selektif dalam menerbitkan e-KTP bagi warga yang datang ke Timika tanpa keperluan yang jelas.

“Banyak warga yang mengurus e-KTP harus diseleksi secara baik warga yang datang terutama dari luar Papua sebab bisa saja semakin banyak warga dari luar Papua datang tanpa identitas yang tidak jelas maksud dan kedatangannya ke Timika,”pinta Markus.

Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Selasa (25/6)/ foto : Humas

Sementara Sekretaris Komisi A, Eliezer Ohee berharap agar perekaman e-KTP dapat dilakukan di distrik distrik yang sudah ada akses internet sehingga tidak semuanya menumpuk di pusat pemerintahan.

“Dari sejak kepala dinas yang lama kami melihat antrean banyak seperti ini masih saja terjadi. Karena itu solusinya adalah memberikan kesempatan untuk setiap distrik sudah bisa mereka e-KTP sendiri sehingga beban disini tidak begitu besar,”pinta Ohee.

“Terkait keluhan minimnya anggaran yang ada di Disdukcapil, Komisi berjanji bila pembahasan APBD Perubahan nantinya bisa diperjuangkan sebab Disdukcapil merupakan salah satu dinas yang wajib diprioritaskan karena menyangkut pelayanan publik,”janji Ohee.

Rombongan Komisi A setelah melakukan pertemuan menyempatkan diri untuk melihat secara dekat pelayanan di beberapa bagian di Disdukcapil kabupaten Mimika. Selain itu mereka juga terlihat berbincang dengan beberapa petugas serta warga. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *