Bahas Soal Tapal Batas, Komisi A RDP Dengan Bagian Tata Pemerintahan

Komisi A DPRD Mimika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bagian Tata Pemerintahan,Setda Mimika, Selasa (13/3)/ foto : humas

Timika

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika melakukan pertemuan membahas seputar pesoalan tapal batas wilayah. Dalam pertemuan tersebut, Komisi A dipimpin langsung oleh Ketuanya, Saleh Alhamid, dengan anggotanya, Mathius Uwe Yanengga,Theo Deikme dan Eliezer Ohee  dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan,Setda Kabupaten Mimika, Slamet SutejoSSTP dan beberapa staff.

Kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan Komisi A DPRD Mimika pada Bagian Tata Pemerintahan, Selasa (13/3) Dewan mendapatkan informasi bahwa ada batas wilayah Kabupaten Mimika yang di Caplok okeh Kabupaten lain.

Wilayah yang di caplok tersebut adalah kampung Ombanariki yang sebelumnya berada di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika sekarang menjadi wilayah Kabupaten Kaimana.

Ketua Kimisi A DRPD Mimika Saleh Alhamid mengatakan bahwa dicaploknya wilayah Kabupaten Mimika oleh Kabupaten lain sangat disayangkan menurutnya Pemerintah segera mendorong dibuatnya undang-undang terkait ratapal batas sehingga kejadian tersebut tidak terulabg kembali.

“Terkait undang-undang itu sangat penting sebenarnya tidak masalah juga jika usulan dewan tidak diakomodir toh yang dirugikan Pemda bukan DPRD. Contoh yang sudah diambil oleh Kaimana itu tidak bisa diambil lagi kita sudah terlambat karena kuta tidak memiliki undang-undang tentang tapal batas,” kata Saleh.

Menindak lanjuti masalah tersebut Saleh menambahkan bahwa pihaknya telah mengusulkan untuk anggaran 2018 untuk dianggarkan terkait undang-undang tapal batas.

Menurutnya hal tersebut harus segera dilakukan agar tidak terjadi pencaplokan-pencaplokan wilayah tidak terjadi lagi dan apabila tidak segera didorong undang-undang tersebut semakin lama wilayah Kabupaten Mimika akan berkurang terus.

“Untuk masalah tapal batas kemarin kita ajukan untuk didorong undang-undangnya dengan anggaran 8 Milyar. Aggaran tersebut nantinya dibagi menjadi dua tahap,”ungkapnya.(humas)

Berita Dewan