Website Resmi DPRD Mimika

6 Fraksi Terima Ranperda LPP-APBD 2019, LKPJ 2019 Ada Sejumlah  Rekomendasi

Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S,IP, MA saat menandatangani BAP penetapan Ranperda LPP APBD 2019 dan LKPJ 2019/ Foto : humas

TIMIKA

Enam fraksi di DPRD Mimika menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPP-APBD) tahun anggaran 2019 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda), sementara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019, sejumlah rekomendasi dan catatan dari seluruh fraksi fraksi di DPRD Mimika.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III yang digelar DPRD Mimika, pada Jumat (11/9) siang di Ruang Utama paripurna kantor DPRD Mimika, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S.IP,MA dan dihadiri pula oleh Wakil Ketua I , Aleks Tsenawatme,S.SB, Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE. Sementara dari pemerintah daerah diwakili oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,M.SI dan Pjs Sekda Jenny O Usmani, serta Forkopimda dan Pimpinan OPD di lingkup Pemkab Mimika.

Diawali dari Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh H.Iwan Anwar,SH,MH. Dalam pendapat akhirnyanya fraksi Golkar mengakui bahwa penyampaian Laporan LKPJ 2019 oleh pemerintah sedikitpun kami tiak mendapatkan gambaran tentang hasil pencapaian pembangunan, karena dalam LKPJ 2019 hanya memberikan gambaran umum tanpa menyentuh substansi permasalahan dalam suatu laporan pertanggungjawaban yang fraksi Golkar harapkan.

“Fraksi Golkar berharap adanya gambaran uraian tentang, kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah. Yaitu kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektifitas sistem pengelolaan intern,”ucap H. Iwan Anwar.

Juru Bicara Fraksi Nasional Demokrat, Herman Gafur,SE dalam pendapat akhir fraksinya tentang Ranperda LPP-APBD memberikan penegasan agar kiranya peningkatan fungsi pengawasan internal dalam rangka melakukan penyempurnaan tata kelola keuangan demi untuk mengurangi potensi penyimpangan, penyalahgunaan keuangan daerah, bukan hanya sekedar pepesan kosong. Tapi betul betul diwujudkan dan dilaksanakan sesuai dengan amanat undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Terhadap Ranperda LPP-APBD 2019, Fraksi Nasdem menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,”tegas Herman.

Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S,IP, MA saat menyerahkan secara simbolis dua materi LPP APBD dan LKPJ 2019 yang telah disetujui oleh DPRD Mimika, kepada Pemerintah Daerah yang diterima oleh Wakil Bupati, Johannes Rettob,S.Sos. / Foto : humas

Sedangkan pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Yulian Salossa  menegaskan bahwa antara lembaga eksekutif dan legislatif yang merupakan satu kesatuan yang memiliki peran dan fungsi yang seharusnya selalu memegang teguh konsistensi dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam rangka penentuan kebijakan dalam melaksanakabn dan mengawasi dengan asas manfaat bagi kepentingan seluruh masyarakat Mimika.

“Setelah mendengarkan dan menyimak serta menganalisa dari jawaban pemerintah tentang Ranperda LPP-APBD 2019, fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui Ranperda LPP-APBD 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,”ucap Yulian Salossa.

Sementara Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muh Nurman S Karupukaro dalam menyampaikan pendapat akhir fraksinya tentang LKPJ 2019 mengakui menerima dan menyetujui Ranperda LPP-APBD 2019 walaupun belum mempelajari secara keseluruhan.

“Fraksi Gerindra melihat bahwa laporan sudah sempurna karena jilidnya bagus dan rapih serta enak dipandang. Namun untuk dilengkapi dengan dokumen pendukung pemerintah yang tak tidak bisa kami nilai, karena sudah dinilai oleh BPK RI yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya. Karena itu, fraksi Gerindra meminta dan berharap kepada pemerintah untuk mempertahankan bahkan ditingkatkan,”tegas Nurman.

Dalam pendapat akhir Fraksi Gerindra tersebut, Muh Nurman S Karupukaro mengajak agar Bupati dan Wakil Bupati kembali merajut hubungan yang harmonis sebagai pasangan OMTOB, dan hindari adanya pelakor pelakor yang dapat merusak kinerja pemerintahan.

Juru Bicara Fraksi PKB dalam pendapat akhir fraksinya yang disampaikan Ketua Fraksinya, Miller Kogoya,S.Sos terhadap LKPJ tahun 2019 meminta agar pemerintah tidak terlena dengan opini yang diraih yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pencapaian ini tentunya bukan merupakan hal yang luar biasa, karena ini merupakan indek realisasi dan target yang harus dicapai dalam membangun dan menata kemajuan daerah. Harmonisasi perlu terbangun dengan baik, terutama antara eksekutif dan legislatif,”kata Miller.

Foto Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S,IP, MA dan anggota DPRD Mimika dengan akil Bupati, Johannes Rettob,S.Sos dan Forkopimda / Foto : humas

Fraksi Gabungan Mimika Bangkit yang paling akhir menyampaikan pendapat akhir disampaikan oleh Ketua Fraksinya, Drs Leonardus Kocu mengingatkan bahwa tujuan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Laporan Keuangan maupun Lakip hanyalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Daripada berfokus dalam membuat laporan keuangan sebagus mungkin, lebih baik pemerintah fokus pada pemberian layanan kepada masyarakat. Jika pemerintah melakukan pelayanan publik semaksimal mungkin, maka niscaya laporan yang dihasilkanpun berkualitas,”tegas Leonardus Kocu.

Acara Rapat paripurna IV masa sidang III diakhiri dengan sambutan Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S.IP,MA dan ditutup dengan Sambutan Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob,S.Sos,Msi. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *